Kalurahan Ngestirejo

NGESTIREJO (SIDA Samekta). Dalam rangka memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan se-Kabupaten Gunungkidul pada Rabu, 12 Nobember 2025 bertempat di Ruang Rapat Dins Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul, yang secara khusus membidangi urusan pemerintahan dan keterbukaan informasi.

Rakor diikuti oleh para PPID dari Kalurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, serta unsur Dinas Komunikasi dan Informatika selaku koordinator PPID.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Gunungkidul, Bapak Setyo Hartato menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

“PPID memiliki peran penting dalam menjembatani hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Sinergi dengan DPRD diharapkan memperkuat komitmen bersama dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi yang berkualitas,” ujar [nama pejabat].

Sebagai narasumber, perwakilan Komisi A DPRD Kabupaten Gunungkidul menyampaikan pandangan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.

“DPRD mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek keamanan data dan perlindungan informasi yang dikecualikan,” ungkap Ibu Supriyani Astuti dari Komisi A DPRD Gunungkidul.

Selain paparan narasumber, peserta rakor juga berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi PPID dalam menyediakan informasi publik secara cepat dan akurat, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan data yang terintegrasi antar-perangkat daerah.

Melalui kegiatan ini, Forum PPID berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan DPRD, sehingga pelayanan informasi publik di Kabupaten Gunungkidul semakin optimal dan transparan.